Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 kembali jadi polemik. Perpres ini Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka, yang menyebutkan usaha pertunjukan film (gedung bioskop) 100 persen tertutup bagi penanam modal asing secara langsung.

Pekan lalu Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) melalui siaran pers yang disebar ke media tertentu, menyampaikan permohonan pencabutan bioskop dari DNI kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

”Demi kemajuan industri perfilman nasional pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya,” kata Ketua Umum PPFI, Firman Bintang dalam siaran persnya.

Keterbatasan jumlah bioskop di tanah air yang berimbas pada jumlah penonton film adalah salah satu alasan permohonan tersebut.   

“Indonesia harus membangun kurang lebih 4.000 layar bioskop baru untuk mencapai titik ideal. Kehadiran investor asing di bidang usaha bioskop adalah solusi sekaligus jawaban. Karena, penambahan jumlah bioskop atau layar akan meningkatkan potensi pendapatan film nasional,” ungkapnya.

Usulan yang sama muncul dari Badan Ekonomi Kreatif  (Bekraf) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membuka investasi asing di lini usaha bioskop.

 

Tidak diajak bicara 

Sebagai pihak terdepan yang  akan merasakan dampak langsung usulan itu, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) menolak keras usulan mencabut bioskop dari DNI.

“Usulan itu belum pernah dibahas bersama asosiasi bioskop. Padahal, kamilah yang menjadi pelaku usaha bioskop dan yang akan terkena dampak apabila usulan itu diterima begitu saja,” ungkap H Djonny Syafruddin melalui WhatsApp ke tabloidkabarfilm.com, Kamis (10/12/2015) malam.

Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha bioskop independen/ non-non jaringan, GPBSI menolak keras rencana pencabutan DNI bioskop.

“Kami sudah sampaikan penolakan itu sebagai hasil Rapat Kerja Nasional GPBSI kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab sector perfilman melalui Dirjen Kebudayaan beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Menurutnya, pencabutan DNI bioskop akan mengancam penguasaan sector perbioskopan di tanah air oleh pihak asing. Bioskop jaringan seperti 21 dan Cinemaxx justru melihat pembukaan DNI ini sebagai peluang untuk mendapatkan calon pembeli asing.

“Kalau itu sudah terjadi maka bioskop independen/ non-jaringan akan sendirian menghadapi serbuan bioskop asing dan perlahan pasti akan mati. Kalau asing sudah menguasai perbioskopan di sini, lantas apa yang bisa kita miliki sebagai putra bangsa?” ujarnya.

GPBSI mengingatkan Pemerintah, produser film, dan masyarakat perfilman berhati-hati dan cermat menanggapi isu pencabutan DNI. “Tujuan pencabutan DNI untuk menambah layar bioskop secara nasional dan meningkatkan film nasional merupakan perhitungan yang sembrono dan sangat menyederhanakan masalah,” kata Jhonny.

Dikatakan Djonny, peningkatan jumlah bioskop tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penonton film Indonesia. 

“Hasil Riset Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuktikan hal tersebut. Kebutuhan ideal layar bioskop suatu Negara tidak bisa disimpulkan dari jumlah penduduknya. Besaran pasar penonton film sebenarnya jauh di bawah jumlah populasi Indonesia,” katanya.

Riset itu, menurut Djonny juga memperlihatkan peta golongan penduduk yang memiliki kemampuan ekonomis yang merupakan pasar penonton bioskop tidak lebih dari 21 Juta jiwa. Angka ini menjadi penjelasan, mengapa usaha untuk menambah jumlah layar bioskop di Indonesia tidak semudah yang diperkirakan.

“Membangun bioskop sangat mudah, tapi kalau tidak ada yang nonton siapa yang harus bayar biaya gaji, karyawan, listrik, dan sewa tempat?” kata Djonny.

GPBSI tidak sependapat bahwa kurangnya layar bioskop adalah penyebab terpuruknya perfilman nasional. Faktanya pada 2008 film nasional dapat merebut 55% pangsa pasar penonton secara nasional. 

Dia membandingkan pada tahun 2008 jumlah layar bioskop di Indonesia hanya 50% dari jumlah layar yang ada sekarang.  Penelian SMRC juga menyimpulkan hal yang sama. Pertumbuhan jumlah layar bioskop dalam 7 tahun terakhir justru menghasilkan jumlah penonton film nasional yang semakin menurun. 

Selama tiga tahun terakhir GPBSI merintis fasilitas dan mendukung pembukaan bioskop di tingkat kabupaten dan kota yang belum memiliki bioskop. Upaya ini sepenuhnya dilakukan tanpa dukungan pemerintah melainkan swadaya anggota GPBSI.

“Saat ini upaya GPBSI telah menghasilkan pembukaan 100 layar yang tergabung dalam Forum Bioskop Independen di beberapa kabupaten dan kota. Sekarang, tiba-tiba usaha kami mau dibunuh begitu saja. Mungkin bioskop independen milik putra daerah sudah dianggap tidak layak lagi untuk hidup,” ujar Djonny.

Pada akhirnya GBPSI mengingatkan bahwa pencabutan DNI akan merusak busaya bangsa melalui penetrasi media audio visual bioskop pada saat asing telah menguasai perbioskopan di tanah air.

 

Syarat APFI untuk DNI

Mengomentari  wacana DNI bioskop, produser Chand Parwez Servia yang tergabung di Asosiasi Produser Film Indonesia (APFI) menilai persoalan pembangunan bioskop yang sangat dibutuhkan justru di daerah yang relatif belum ada bioskop, sementara di daerah tersebut adalah pasar bagi film Indonesia.

“Apakah bisa DNI diberikan dengan pengarahan agar memperluas kesempatan menonton bagi masyarakat yang wilayahnya belum ada bioskop? Apabila ini bisa dilaksanakan, tentunya positif,” katanya kepada tabloidkabarfilm.com, Kamis (10/12/2015).

Sebaliknya, lanjut Parwez akan berbeda jika akhirnya pembangunan bioskop meramaikan daerah yang notabene sudah memiliki bioskop, sehingga yang terjadi adalah kejenuhan di kota-kota tertentu.

“Sehingga terjadi kanibalisme sebagaimana yang dikhawatirkan GPBSI. Padahal masih banyak daerah/ wilayah yang belum memiliki bioskop dan tentunya memiliki potensi untuk dibangun bioskop,” ujarnya.

Chand Parwez  mempertanyakan DNI, apakah bisa diberikan dengan catatan atau semacam pengarahan agar tidak hanya membangun bioskop di kota yang sudah memiliki bioskop? “Apabila ini bisa dilakukan tentunya pencabutan DNI akan produktif,” kata produser PT Kharisma Starvision Plus ini.

 

Perang saham

Dihubungi secara terpisah, pengamat bisnis perfilman, Abdullah Yuliarso mengungkapkan dalam logika bisnis, semakin besar saham yang dikuasai akan semakin menarik investor. Dengan 51% dikuatirkan akan membahayan ketahanan budaya bangsa.

Menurut pria yang akrab disapa Dudung, hal ini menyangkut ancaman bagi sebuah Negara pasca perang dingin dimana paradigm ancaman telah bergeser pada information warfare, yakni ancanam inviltrasi ekonomi, politik dan seni budaya sejalan dengan semakin majunya teknologi informasi.

Film merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan peperangan informasi. Dengan mengusai saham mayoritas dalam industry bioskop, Negara asing yang menguasai saham akan dengan mudah merubah persepsi budaya bangsa.

Dan itu akan mempengaruhi prilaku masyarakat sesuai dengan yang diinginkan untuk kepentingannya sendiri.

Perlu diingat, dalam paradigma hubungan antar Negara sebenarnya  istilah Negara sahabat hanya merupakan lips service diplomatic. Yang ada, Negara lain adalah Negara asing yang berpotensi sebagai lawan, baik ekonomi, politik, budaya maupun militer. (imam)

 

Last modified on Friday, 11 December 2015
Read 3216 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru