Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Wakil Gubernur Jawa Barat, H Deddy Mizwar menilai peran orang film dikecilkan dalam industri film karena lemahnya undang-undang.

“Peran orang film dikecilkan dalam industri film karena lemahnya kelembagaan, dan undang-undang justru mendorong urusan film dimonopoli oleh pemerintah dibandingkan peran orang film itu sendiri,” kata Deddy Mizwar saat menyambangi ruang sidang film pada Kongres Kesenian Indonesia (KKI) ke-3 di Hotel Panghegar, Bandung, Kamis (3/11/2015) silam. 

Pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai fasilitator dan regulator, justru lebih banyak mengambil porsi peran orang film.

“Sejak Dewan Film Nasional menjadi Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), lembaga itu hanya dijadikan thinktank oleh menteri untuk membuat kebijakan perfilman, tanpa punya kekuatan produksi seperti Kofic di Korea atau Finas di Malaysia,” ujar Deddy Mizwar.

Menurut Deddy, saat ini dengan kehadiran UU Perfilman No 33 Tahun 2009, peran orang film justru semakin kecil. “Hanya ada BPI (Badan Perfilman Indonesia, red) dan LSF yang masuk di pasal peran serta masyarakat. BPI sendiri jadi semacam yayasan Atthahiriyah, dan juga tidak dikasih dana,” katanya.

Situasi ini menurut Deddy terbalik dengan prinsip-prinsip demokrasi, dimana peran serta masyarakat lebih besar di dalamnya. “Pemerintah harusnya hanya jadi fasilitator dan regulator,” katanya.

Deddy mengatakan masyarakat film sempat menolak UU Perfilman tahun 2009. “UU ini sempat kita tolak, tapi tetap bergulir. Sudah pula saya sampaikan ke Mendikbud Anies Baswedan soal ini,” ujar pemeran dalam film Naga Bonar ini.

Sebagai institusi yang membidangi perfilman seperti diamanatkan UU Perfilman, Kemendikbud terlihat belum siap.

“Tidak mengherankan jika ada urusan kementerian terkait dengan perfilman, mereka undang orang film. Padahal kalau ada lembaga khusus, tak perlu lagi mereka undang orang film lagi,” ujarnya.

Kekuatan lembaga pada era DFN dan BP2N menurut Deddy dapat memutuskan kebijakan perfilman, sehingga menteri menerima hasilnya saja.

“Saat itu, menteri tidak bisa mengeluarkan kebijakan sebelum mendapat rekomendasi dari BP2N. Bahkan peraturan menteri bisa ditolak oleh BP2N. Sekarang, BPI hanya menadahkan tangan kapan dapat proyek. Ini peran BPI hari ini, karena lembaga perfilman tidak ada,” jelas Deddy Mizwar. 

Kementerian sekarang banyak terisi orang yang belum tahu rimba film, sehingga selalu memanggil orang film ketika akan mengeluarkan kebijakan film. 

“Sampai hari ini sejak setahun lalu tidak satupun kebijakan perfilman dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena tidak ada legalitas hukum, dan karena undang-undangnya lemah,” tegas Deddy Mizwar. (imam)

Last modified on Tuesday, 22 December 2015
Read 3300 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru