Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Pusat Pengembangan (Pusbang) Perfilman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memprioritaskan perbaikan aturan Tata Edar Film, selain konsolidasi dan penguatan kelembagaan.

“Pertama kami konsolidasi dengan stakeholder, lalu menguatkan kelembagaan dan membuat aturan yang belum ada atau memperbaiki aturan yang perlu penyesuaian,” kata Dr Maman Wijaya, Kepala Pusat Pengembangan (Kapusbang) Perfilman Kemdikbud kepada tabloidkabarfilm.com di Kantor Kemdikbud, Jakarta Selatan, Kamis (31/12/2015).

Maman Wijaya bersama tiga pejabat lainnnya baru saja dilantik oleh Mendikbud Anies Baswedan. Dia menggantikan Plt Kapusbang sebelumnya, Ari Santoso.

Pusbang Perfilman menjadikan aturan tata edar film sebgai prioritas utama. Sebab sebelumnya, tata edar film ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2013. 

“Dengan ada perubahan Perpres tahun 2014 semua ikut berubah. Sehingga urusan tata edar akan ditetapkan melalui Peraturan Kemendikbud,” jelas Maman.

Hal krusial lainnya dalam tata edar film, karena keluhan para produser dan sineas, dimana dari 33 Propinsi hanya 12 Propinsi yang mendapatkan pasokan film. Situasi seperti ini dianggap kurang memberi keadilan. 

Hal yang sama pada kuota film impor 40 dan film lokal 60 yang diatur dalam UU Perfilman. Namun ada kelemahan ketika turun di dalam level peraturan Tata Edar. 

“Dalam UU dan aturan tata edar tidak dijelaskan secara definitif apa yang dimaksud film Indonesia. Jadi, ketika ada yang melanggar, juga tidak bisa dikatakan melanggar. Jadi, kata adil untuk film Indonesia itu masih perlu diperjelas definisinya,” jelas Maman.

Hal yang juga menjadi pekerjaan rumah Pusbang Perfilman adalah Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk bioskop. “DNI tetap diperjuangkan tapi belum menjadi prioritas,” katanya.

Masalah pembukaan investasi bioskop oleh asing, menurut Maman sudah diupayakan oleh kalangan perfilman sejak lama namun tidak mudah. “Soal DNI itu sangat sulit karena banyak kepentingan di dalamnya. Padahal hanya menggeser dari kolom F ke kolom G tapi susah,” katanya.

Tentang dua event perfilman FFI dan AFI, Maman berharap nantinya dibuat satu event saja. “Lebih baik satu, tapi formulasinya entah bagaimana, akan dibicarakan dengan para stakeholder,” lanjutnya.

Kalaupun harus dibuat satu kegiatan, tetap harus parsial penggarapannya. “Tidak mungkin film dokumenter digabung dengan film layar lebar,” ujar Maman.

Dr Maman Wijaya lahir tahun 1966 sebelumnya dinas di Pusat Pelatihan Guru IPA di Bandung. Pendidikan terakhir dan meraih gelar Doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

Maman Wijaya dipilih oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari Niniek L Karim, Slamet Rahardjo, Philips J Vermonte, Mieke Malaon, dan Panel Ahli yang mereview kompetensi teknis adalah Marseli, Kemala Atmojo, dan Seno Gumira Ajidarma. (imam)

Last modified on Sunday, 03 January 2016
Read 5132 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru