Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Bertempat di Hotel Grand Clarion Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (25/5/2016), Lembaga Sensor Film (LSF) menggelar diskusi "Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa" dan pemutaran film dokumenter Doa Anak Seorang Pemukul Bell. Ini bagian dari peringatan "100 Tahun Sensor Film Indonesia".

Sekitar 100an peserta undangan yang hadir terdiri dari mahasiswa, seniman dan budayawan, serta komunitas pecinta film. Sedangkan sebagai narasumber adalah Anggota Komisioner LSF Drs Syamsul Lussa, MA dan rektor Universita Halu Oleo Prof Dr Ir H Usman Rianse, MS. 

Ketua LSF Dr H Ahmad Yani Basuki, MSi dalam pembukaan acara, mengingatkan bahwa LSF merupakan amanat Undang-undang Perfilman No 33 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2014. 

"Meskipun keanggotaan LSF ditetapkan dan diangkat oleh Presiden RI, tapi bersifat independen. Ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah, bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat melalui bidang perfilman," katanya.

Menurut Ahmad Yani, sebagai LSF sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Awalnya merupakan kepentingan kolonial Belanda untuk menyeleksi film-film yang diharapkan tidak merugikan pemerintahan kolonial. Seiring perkembangan, sensor film berproses untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

LSF hari ini berbeda dengan masa orde baru, dimana LSF ketika itu bisa memotong atau menyensor film (seluloid) secara langsung. Sekarang, proses sensor menyerahkan pemotongan film kepada pembuat film melalui dialog. Jika ada hal konten yang perlu diperbaiki, maka LSF akan mengembalikan film untuk diperbaiki oleh pembuatnya.

"Pelaku industri film bertanggungjawab atas karyanya, sedangkan LSF yang menyelaraskan. Masyarakat sekarang bisa memilih film yang berkualitas, salah satunya yang mengangkat budaya lokal sehingga pesan yang disampaikan dapat terserap," ujarnya.

Dikatakannya, industri film dipacu untuk tumbuh dengan baik dan hal itu dapat diupayakan dengan berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Sehingga, sangat penting mengarahkan film-film Indonesia terhindar dari tayangan-tayangan yang tidak mendidik.

"Masyarakat kita terbiasa protes pada LSF. Misalnya, tidak semua film dan iklan film yang beredar lulus sensor. Dalam UU dijelaskan, film atau iklan yang beredar secara umum harus melalui sensor LSF. Jika tidak ada logo Surat Tanda Lolos Sensor (STLS) maka itu 'haram' menurut Undang-undang," kata Ahmad Yani.

Pada pemaparan, Syamsul Lussa mengatakan pentingnya sosialiasi LSF agar sineas di daerah termasuk Kendari bisa mencapai keunggulan. "Selain itu, jika tema-tema yang diangkat mengedepankan kearifan lokal maka akan berimbas ke masyarakat luas," ujarnya.

Dia mengilustrasikan pentingnya sensor dan mengutip sebuah berita, dimana industri film Hollywood, Amerika menerapkan sensor atas film mereka. 

"Yang pasti, di Indonesia bentuk pelanggaran terhadap sensor masih cukup baik hati. Proses sensor yang sedang dikembangkan saat ini, LSF lebih mengedepankan prinsip dialogis dan mengedepan etika agama, moral dan budaya lokal Indonesia," kata Syamsul.

Sementara itu, Prof Usman Rianse menyampaikan pemaparan tanpa naskah. Dia mengatakan, film adalah mahakarya seni yang menggabungkan semua disiplin cabang kesenian. Untuk itu ia menegaskan bahwa film memiliki tugas peradaban membangun karakter bangsa,

"Film memiliki fungsi membangun karakter bangsa. Banyak negara yang membangun karakter kebangsaannya lewat film. Indonesia bisa mencontohnya. Sedangkan sensor diperlukan dalam rangka menjaga film agar sesuai karakter bangsa," ujar Usman Rianse. 

Di Kendari sendiri minat terhdap film sudah meningkat, hal ini ditandai dengan mulai banyak berdiri komunitas film independen yang digerakkan oleh kaum muda dan ramainya penonton di bioskop satu-satunya yang ada di Kendari. Bahkan, secara khusus Universitas Halu Oleo membuka Fakultas Ilmu Budaya Dasar, dimana film menjadi salah satu yang dipelajari. (imam)

Last modified on Wednesday, 25 May 2016
Read 4132 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru