Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Gedung Film milik masyarakat perfilman segera berganti nama menjadi Gedung Pesona Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Pariwisata, Suhairi Usman.

“Perubahan nama Gedung Film menjadi Gedung Pesona Indonesia merupakan arahan dari pimpinan kami, yang selanjutnya akan kami laporkan ke Kementerian Keuangan,” kata Suhairi Usman kepada tabloidkabarfilm.com, Rabu (20/7/2016).

Suhairi Usman baru saja memimpin rapat koordinaasi yang dihadiri pihak terkait termasuk lembaga dan organisasi perfilman yang selama ini menempati Gedung Film yaitu Lembaga Sensor Film (LSF), Sekretrariat Kine Klub Se-Indonesia (Senakki), Asosiasi Rekaman Video Indonesia (Asirevi), Badan Perfilman Indonesia (BPI), Sinema Wedding, dan PT Beta Lestari Prima. 

Pengalihan aset dan perubahan nama Gedung Film tersebut disesalkan oleh kalangan perfilman, antaranya aktor Slamet Rahardjo Djarot dan Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), H Djonny Sjafruddin SH.

“Saya sedih sekaligus prihatin atas pengambilalihan Gedung Film yang selama ini menjadi aset masyarakat film. Perlu ditelusuri lagi mengapa aset masyarakat film ini bisa masuk ke dalam daftar list aset di Kemenkeu. Di sana masih ada masalah hukum yang harusnya diselesaikan,” kata Djonny.

Sementara aktor senior Slamet Rahardjo dalam grup Whatsapp Poros Film Indonesia menulis dengan nada yang sama kecewanya. "Artinya film sudah nggak penting lagi. Dan sangat tidak indah," tulis Slamet yang pernah menjadi Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) dan berkantor di Gedung Film. 

Gedung Film merupakan aset masyarakat perfilman karena dibangun di atas tanah Departemen Penerangan (Deppen) sebagai hasil ruislag dari Gedung Badan Sensor Film (BSF) di Jl Abdul Muis, Jakarta dan Gedung Dewan Film di Jl Menteng Raya, Jakarta.

Menurut Suhairi Usman, pihaknya bekerja berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan sebagai pemilik Gedung Film. “Kami hanya bertugas mengelola dan menggunakan Gedung Film berdasar aturan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pemilik gedung tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, dalam beberapa kali rapat sebelumnya, pembahasan soal pembagian aset Gedung Film juga dihadiri pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga muncul surat kerjasama antara Kemdikbud dan Kemenpar dalam hal penggunaan Gedung Film.

Tentang kemungkinan lembaga perfilman akan dikeluarkan dari Gedung Film setelah namanya berganti Gedung Pesona Indonesia, Suhairi mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.

“Yang berwenang memindahkan lembaga-lembaga film yang ada di Gedung Film adalah Menteri Keuangan, karena Kemenkeu pemilik gedung tersebut. Kalau kami hanya pengguna saja,” ujar Suhairi. (imam)

 

Last modified on Thursday, 21 July 2016
Read 1925 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru