Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Daya tawar artis Indonesia rendah di ranah industri. Kalangan artis mendesak pemerintah menerbitkan aturan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi keaktoran.

Wacana tersebut muncul dalam "Diskusi Panel: Posisi Tawar Artis di Industri Film, Tivi, dan Iklan" yang digelar oleh Forum Pewarta Film (FPF) di Gedung A, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).  

“Sertifikasi kompetensi ibarat Surat Izin Mengemudi untuk berkendaraan. Anda bisa saja mengendari motor tanpa SIM, tapi artis pemegang sertifikat dijamin punya grade kemampuan. Honor  yang diterima akan disesuaikan dengan grade-nya,” kata Syamsul B Adnan, pekerja seni film senior.

Menurut Syamsul, posisi tawar artis Indonesia masih rendah di industri hiburan karena sistem rekrutmen artis tidak menggunakan parameter yang baku.  

“Industri kita tidak punya aturan atau standar baku soal berapa besar honor artis, dan bagaimana standar kemampuan artis. Kalau artis punya sertifikat, dia bisa lebih kuat. Bahkan, bisa menolak jika honornya tidak layak. Kalau ditolak, dia bisa keluar negeri,” ujar Syamsul yang sempat berperan di film Remember When.

Diskusi yang menjadi ajang silaturami organisasi artis film ini, selain dihadiri anggota dan pengurus organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi), Parfi 1956, Perkumpulan Artis Film Indonesia (Pafindo), juga Komunitas Cinta Film Indonesia (KCFI).

Mendesaknya sertifikat kompetensi bagi artis juga diungkapkan Susy Librianty, artis dari daerah Palu, Sulawesi. “Kita sudah terlalu lama dibuat tak berdaya oleh industri, karena sistem rekrut artis di televisi dan PH mengandalkan wajah cantik dan tampan, dan kurang menghargai kemampuan si talent,” ujar Susy.

Pola rektrutmen artis di film, tv dan iklan dinilai oleh Susy lebih mementingkan segi komersial. Sementara banyak aktor dan artis yang membekali diri dengan kursus dan sekolah akting, justru tak terpakai.

“Hasilnya dari itu semua, sinetron banyak memberi contoh tidak baik ke masyarakat di daerah. Pemain sinetron rata-rata cantik dan tampan. Belum lagi ceritanya yang sering mengabaikan kebudayaan Indonesia. Ini semua demi kejar rating di televisi,” kata Susy yang juga kader Partai Demokrat di Palu.  

Menurut dia, sudah saatnya industri mulai memikirkan ‘masa depan’ anak-anak, dengan membuat program yang lebih mendidik.

“Tidak harus ceritanya modern atau pakai artis wajah indo untuk bikin film. Contohnya film-film dari Makassar, Uang Panai atau film Sumiati, dibuat bergaya lokal dengan artis lokal juga disukai penonton,” jelas Susy. 

Uang Panai adalah film lokal Makassar yang mengangkat kisah pemuda yang akan menikah, dan disyaratkan memberi uang mahar. Uang mahar ini di Makassar dikenal dengan istilah “Uang Panai”. Film ini sukses dengan meraih lebih dari 500.000 penonton bioskop.

 

Amanat Undang-undang Perfilman

Sertifikasi kompetensi merupakan amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. 

“UU Perfilman mewajibkan insan perfilman memiliki sertifikasi, dan yang mengeluarkan sertifikasi adalah lembaga atau organisasi yang berkekuatan hukum. Karena kita sudah masuk industri, ya sudah harus ada standarisasi,” kata Bagiono SH, Ketua Perkumpulan Artis Film Indonesia (Pafindo).

Dengan adanya standarisasi di bidang keaktoran, maka nanti diperlukan pendidikan dan latihan bagi aktor dan aktris. “Tetapi, lucunya pemerintah malah sepertinya tidak mendukung,” kata Bagiono, yang juga pemain sinetron dan kini menjadi produser film.  

Pemerintah seharusnya mendorong dibuatnya program sertifikasi profesi keaktoran. “Kalau pemerintah mendukung maka grade artis dari segi penerimaan honor bisa ditentukan,” jelasnya.

Rendahnya daya tawar artis diungkapkan oleh artis sinetron Yanti Yaseer, yang telah ‘mengantongi’ lebih dari seratus judul sinetron, ftv, dan film. Dia mengaku pernah dibayar setengah dari honor yang seharusnya diterima.

“Saya ingin belajar dan berorganisasi supaya lebih paham soal jaminan profesi ke depannya. Karena pernah dibayar 50 persen dari honor yang seharusnya saya terima,” kata Yanti yang tergabung di organiasi Pafindo.

 

Menunggu Peraturan Menteri

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Thamrin Lubis mengatakan, pihaknya sudah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang anggotanya Roy Marten, Adisurya Abdy, dan Aditya Gumay.

“Kami sudah bentuk lembaga sertifikasi, tinggal menunggu pengesahan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar  Thamrin.

Diskusi yang dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Maman Wijaya, berlangsung lebih dari dua jam dimoderatori oleh Teguh Imam Suryadi, yang juga koordinator Forum Pewarta Film, dan hasil diskusi dinotulensi oleh Nini Sunny. 

“Kami sebenarnya mengundang seluruh organisasi profesi artis seperti Parfi, Parfi1956, Parsi, Pafindo, dan Rumah Aktor Indonesia. Diskusi ini untuk menyatukan persepsi serta mempersiapkan langkah kedepan profesi artis di Indonesia,  terkait maraknya organisasi artis,” katanya. 

Forum Pewarta Film dibentuk tahun 2015 merupakan himpunan pewarta film berbasis di Lantai 4 Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta Selatan. Forum terbuka ini telah melaksanakan kegiatan antara lain diskusi, dan nonton film bersama.

Tahun 2016 lalu Forum Pewarta Film bersama Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (YPPHUI) menyelenggarakan ajang penghargaan Usmai Ismail Awards 2016 pertamakalinya, yang melibatkan kalangan pewarta film sebagai dewan juri. (dudut)

 

Last modified on Wednesday, 05 October 2016
Read 1023 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru