Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Sejumlah pasal Undang-Undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang tidak sesuai kebutuhan perlu direvisi. Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion insan perfilman di Hotel Santika, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

“UU Perfilman perlu direvisi untuk kemajuan perfilman Indonesia,” kata Maman Wijaya selaku Kepala Pusat Pengembangan Perfilman (Kapusbangfilm) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai fasilitator kegiatan FGD.

Beberapa pasal UU Perfilman tersebut antaranya terkait degan Lembaga Sensor Film, Badan Perfilman Indonesia, Pembinaan Perfilman, Laporan Data Penonton Bioskop, dan lain-lain.

Peserta FGD terdiri dari kalangan industri perfilman, organisasi, dan perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

Diantaranya adalah Djonny Sjarifuddin (Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia), Firman Bintang (Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia), Akhlis Suryapati (Ketua Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia), Ahmad Yani Basuki (Ketua Lembaga Sensor Film), Alex Sihar (penggiat perfilman), Mayong Suryolaksono (Komisioner KPI), Fauzan Zidni (Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia), Embie C Noer (BPI) dan lain-lain.

Salah satu pembahasan yang menarik adalah tentang dana yang mengalir melalui LSF (Pasal 65). Sementara pungutan di LSF tidak termasuk PNBP dan ditolak oleh UU PNBP.

“Selama ini, LSF hanya menjadi transit dari uang yang kemudian masuk ke negara,” kata Ketua LSF, Ahmad Yani Basuki.

Menurut Akhlis Suryapati yang pernah menjadi anggota LSF, sebaiknya LSF tidak memungut bayaran. “Karena fungsi LSF adalah pelayanan, maka harus membebaskan masyarakat dari pungutan terkait proses sensor film,” katanya.

Pasal-pasal lainnya yang juga dibahas persoalan dan usulan perbaikannya, misalnya: Pasal 33 dan 34 (Laporan Jumlah Penonton Bioskop), Pasal 36 dan 37 (Tentang Apresiasi Film), Pasal 8 sampai 11 (Izin pembuatan film), Pasal 7 (Penggolongan Usia Penonton). 

Sedikitnya terdapat 32 pasal UU Perfilman yang berpotensi untuk direvisi dan dibahas dalam FGD pertama. 

Menurut Maman Wijaya proses revisi UU sangat panjang, maka pihaknya mengagendakan kegiatan FGD untuk mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan perfilman. Jika nantinya diperlukan oleh Komisi X, rekomendasi dari FGD akan disampaikan.

“Saat ini kita memiliki kekosongan peraturan misalnya tentang perizinan, hingga perlu Permen. Karena perlu waktu yang lama jika menunggu diterbitkannya UU,” kata Maman. Pembahasan revisi UU Perfilman akan dilanjutkan di lain waktu. (imam)

Read 1390 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru