Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Tidak meratanya jatah layar film Indonesia di bioskop dikeluhkan oleh sejumlah produser. Pemerintah melalui Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangfilm Kemdikbud) siap membantu memperpanjang masa tayang film Indonesia.

“Terkait soal sanksi bagi pengusaha pertunjukan film (bioskop), hal itu tidak diamanatkan oleh UU Perfilman. Sehingga, kami mendorong film-film Indonesia yang bagus-bagus agar lebih panjang masa tayangnya,” ujar Maman Wijaya, Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangfilm Kemdikbud), kepada tabloidkabarfilm.com, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Minggu (30/4/2017).     

Bentuk upaya itu adalah program Pusbangfilm bertajuk “Meningkatkan akses masyarakat terhadap film”, melalui kegiatan nonton bersama, diskusi, hingga roadshow film ke kecamatan-kecamatan. 

“Untuk semua kegiatan, Pusbangfilm akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, dinas pariwisata, dan Badan Ekonomi Kreatif untuk memutar film diluar penjadwalan di bioskop,” lanjutnya.

Dengan demikian masyarakat bisa menonton film Indonesia yang dirasakan hanya sebentar tayang di bioskop. Pemutaran film oleh Pusbangfilm dilakukan di bioskop tertentu, di layar lebar non bioskop, jaringan televisi, hingga internet. 

“Kebijakan ini mengarah ke sana. Karena bioskop milik masyarakat, kita arahkan ke pertunjukan non bioskop,” jelas Maman, seraya menyebutkan ada 105 mobil bioskop keliling milik Kemdikbud, 63 studio di sekolah-sekolah yang sebagian sudah beroperasi sebagai gedung pertunjukkan non bioskop.

Kegiatan non komersial ini memutar film Indonesia yang copyright-nya dibeli dari produser. “Biasanya kita beli copyright film pada produser untuk kontrak selama tiga tahun,” ujar Maman Wijaya.

Proses pembelian film-film Indonesia berikutnya dilakukan melalui lelang, yang akan ditentukan mana film yang cocok dan layak tayang di ruangan terbuka.  

“Pusbangfilm menggandeng usaha pertunjukan komersial non bioskop, seperti Perfiki. Hal ini juga sejalan dengan program Presiden Jokowi untuk membuat infrastruktur perfilman di kecamatan-kecamatan,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur percontohan sarana pemutaran film di ruang terbuka tersebut ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan Pusbangfilm Kemdikbud berkonsentrasi pada kontennya.

“Selain menonton lebih murah, cara ini juga membantu produser mendapatkan income, tapi kita membelinya dengan harga yang tidak mahal. Jadi, ada kesempatan bagi semua pihak, untuk ikut dalam lelang film untuk diputar di layar lebar ruang terbuka,” lanjutnya.

 

Potensi tayang

Maman menyebutkan terdapat banyak gedung non bioskop milik pemda di seluruh Indonesia, hal ini membuka peluang film Indonesia lebih lama ditonton masyarakat. 

Di Bandung ada 5 gedung non bioskop milik pemda yang belum digunakan. Di setiap kabupaten kota yang jumlahnya 500, memerlukan banyak film. 

“Jadi, kalau di biskop tayang dua minggu, maka disambung ke non bioskop dua minggu lagi, ditambah dengan pemutaran bioskop keliling, dan sekolah-sekolah. Bahkan bisa diputar di 17 negara yang bekerjsama Pusbangfilm untuk pemutaran film. Kalau ke ke televisi, dan internet, ini sudah banyak permintaan langsung ke produser maupun ke Pusbangfilm,” katanya.

Kebijakan perfilman dari Pusbangfilm Kemdikbud ini ditengarai karena pemerintah tidak mampu mengatasi kebijakan bioskop, yang dirasakan tidak adil oleh sebagian produser. Mengenai hal itu, Maman mengatakan, Pusbangfilm bekerja sesuai aturan. 

“Jadi, persisnya ini bukan menghindar. Tetapi kita selalu mengendeors pengusaha pertunjukan film, artinya sepanjang masih bersaing sehat, kita memberi toleransi,” ujar Maman.

Dikatakan oleh Maman, jika pemerintah punya uang banyak untuk membangun bioskop, tentu tidak akan komersial.

“Saat ini kita bantu pengusaha bioskop melalui kemudahan izin misalnya, atau diarahkan ke pihak pemda setempat. Seperti di Sukabumi belum ada bioskop, lalu ada pengusaha yang mengajukan beberapa kali, lalu kita pertemukan pengusaha dengan pemda. Itu yang bisa kita lakukan,” ujar Maman Wijaya. (imam)  

 

Last modified on Tuesday, 02 May 2017
Read 1363 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
TIS

шаблоны joomla на templete.ru