Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf akan membuat sistem data penonton film bioskop IBOS (integrated box office system) versi dalam negeri Indonesia. Ini merupakan perkembangan dari wacana hibah sistem dari Korea sebesar 5,5 Dolar Amerika tersebut.

“Kita akan buat sendirilah, tanpa ada grant-grant (hibah-red) segala, kalau itu (IBOS) dicurigai. Kita akan berbicara dengan semua pihak, sejauh mana bisa dimulai. Yang penting ada transparansi,” kata Triawan Munaf kepada tabloidkabarfilm.com di Studio XXI, Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Menurut Triawan, sistem pendataan penonton film bioskop di Indonesia sangat penting. “Sistem ini bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga penting bagi kalangan investor. Mereka para pebisnis butuh kepastian target dan potensi film yang akan dibuat. Ini perlu keterbukaan,” katanya.

Alasan dibuatnya sistem data penonton versi lokal tersebut, karena wacana hibah IBOS dipersoalkan. “Kan, sebelumnya ada yang menganggap bahwa kalau pakai IBOS, nanti data penonton filmnya diambil. Padahal tidak seperti itu,” katanya.

Ditambahkan oleh Triawan, sistem IBOS versi Indonesia ini bukan hal mustahil. “Karena kita punya finansial yang cukup untuk itu, jadi tidak perlu hibah untuk membuatnya,” jelas Triawan, yang belum bicara dengan kalangan pengusaha bioskop. 

“Ya, nanti boleh juga kita duduk ngobrol dengan pengusaha bioskop,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), H Djonny Sjafruddin SH, mengatakan langkah Bekraf untuk membuat sistem IBOS versi Indonesia sebaiknya tidak diteruskan.

“Daripada bikin IBOS yang melanggar Undang-undang, lebih baik kasih kredit investor yang mau bikin bioskop,” kata Djonny dihubungi secara terpisah.

Menurut Djonny, membuat sistem IBOS tidak memberi manfaat. “Manfaatnya juga tidak ada, ngapain buang-buang uang negara? Apa sudah masuk RAPBN? Hati-hatilah bikin kebijakan,” kata Djonny.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm), Maman Wijaya, mengatakan sesuai amanat UU No 33 tahun 2009, pelaku usaha bioskop diwajibkan melaporkan pertunjukan film kepada Kemendikbud. 

"Tapi dalam aturan tidak disebutkan bahwa pelaku usaha diwajibkan membuka data kepada masyarakat, sebab laporan akan disampaikan kementerian," kata Maman.

Mekanisme laporan, diberikan pelaku usaha bioskop bisa melakui dua cara, yakni elektronik atau tertulis manual. Ihwal pengawasan, kata Maman, berupa monitor laporan yang masuk dan verifikasi atau klarifikasi.

Dalam draf rumusan Peraturan Menteri yang terkait dengan UU Perfilman, menurut Maman, Kemendikbud akan melaporkan jumlah penonton yang dilaporkan pelaku usaha melalui media massa. 

"Dalam draft rumusan seperti itu. Kalau tidak melalui media massa, bisa lewat situs resmi Kemendikbud," ungkap Maman. 

Perihal IBOS yang mewajibkan pelaku usaha bioskop membuka data kepada publik, Maman menjelaskan Kemendikbud hanya akan taat pada perintah undang-undang. Seperti diketahui, IBOS tidak terangkum dalam UU Perfilman.

"Intinya Kemendikbud akan menerapkan (aturan) sesuai amanat UU," kata Maman Wijaya. (imam)

 

Last modified on Wednesday, 17 May 2017
Read 577 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru