Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Rumitnya persoalan tata-edar film Indonesia dinilai oleh Evry Joe, produser sejumlah film tdak lepas dari sikap pemerintah yang menurutnya seperti ditutup mulut.

"Pemerintah seperti ditutup mulutnya, masa kita kalah dengan Malaysia yang banyak belajar dengan sineas kita," kata Evry dalam komentarnya di grup Whatsapp Masyarakat Perfilman, Selasa (20/6/2017).

Menurut boss PT Kent Films Production ini, dibandingkan Indonesia, negara Malaysia mencanangkan dalam UU Perfilman mereka tentang wajib tayang untuk film lokal.

"Beberapa bulan yg lalu saya ketemu langsung orang perfilman Malaysia. Ternyata mereka lebih maju dari kita, pemerintahnya mencanangkan dalam UU Perfilman mereka wajib tayang untuk film lokal. Jelas ada tata edarnya," katanya.

Jadi, kata Evry Joe pembuat film (di Malaysia) tidak usah takut filmnya tidak ditayangkan, tinggal tunggu jadwal.  

"Di indonesia PH-PH yang tanggung, sport jantung sudah capek-capek bikin film dengan modal miliaran, entah pinjam dimana, begitu film selesai lulus sensor lambang Garuda, begitu diajukan ke bioskop 21, yang ada surat penolakan," lanjutnya.

Hal itu lanjut Evry, membuktikan swasta bisa tantang pemerintah, badan resmi LSF. Lulus sensor, kok ditolak gimana tidak gila yg punya film dan para pelakunya," katanya.

Evry juga mencurigai proses terpilihnya Ir Chand Parwez Servia sebagai Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) pada Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

"Baru sekarang terasa, kok saat rapat paripurna BPI, orang-orang lintas organisasi tertentu atau instansi sepakat ngotot tunjuk Pak Chand Parwes Servia menjadi ketua BPI. Beliau kan pedagang film handal, seperti sudah terkondisikan saat itu. Kok ketua BPI bukan orang-orang idependen lainnya, betul pemikir, sineas/pekerja film indonesia tulen. Jangan-jangan, ini salah satu, cara-cara penggembosan sineas tertentu," tulis Evry.

 

Produser calo

Dihubungi secara terpisah, Direktur Operasional Cinema XXI, Jimmy Haryanto tak membantah adanya film-film yang terpaksa ditolak tayang.

"Film yang punya kualitas dan punya standar mutu, serta layak tayang saja yang tidak ditolak. Kalau film tidak memadai sebagai produk film ya, tidak akan bisa ditayangkan," kata Jimmy Haryanto, Kamis (22/6/2017) siang.

Adanya protes dari kalangan produser atas kebijakan Cinema XXI, Jimmy tak mau berpolemik. "Ada produser yang datang ke kami, ternyata bukan produser tapi cuma mengantar si pemilik film. Dia hanya calo saja," kata Jimmy, tanpa menyebut nama produser tersebut. (imam)

Read 859 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru