Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Meski kerap dirundung kisruh, Festival Film Indonesia (FFI) tetap diminati daerah untuk menjadi tuan rumah ajang penghargaan insan perfilman tersebut.

Tahun ini, ibukota Sulawesi Utara, Manado berhasrat memboyong acara Malam Puncak FFI 2017 pada 11 November mendatang. 

FFI 2017 diselenggarakan pemerintah melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan dilaksanakan oleh Badan Perfilman Indonesia.

"Manado menyatakan kesiapannya jadi tuan rumah FFI 2017. Semoga rencana ini berjalan lancar," kata produser dan penulis Leni Lolang, yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana FFI 2017 ditemui di Plaza Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Namun demikian, kesiapan kota Manado menjadi tuan rumah FFI tersebut masih sebatas komitmen secara lisan. 

"Pihak perwakilan Manado belum menyatakan secara tertulis, tapi mereka sangat ingin membawa FFI kesana," jelas Leni.

Sebenarnya, dengan waktu yang relatif pendek (2,5 bulan) untuk melaksanakan FFI 2017, panitia ingin pelaksanaan malam puncak FFI di Jakarta.

"Durasi kerja kita relatif pendek, tidak sampai tiga bulan. Makanya, di awal skema kita, FFI tahun ini digelar di Jakarta," ujar Leni yang ditemani Celerina, Ketua Bidang Acara FFI 2017.

Permintaan Manado tersebut, menurut Leni sebagai hal yang positif dan menggembirakan. 

"Karena FFI milik masyarakat Indonesia, daerah manapun bisa menjadi tuan rumah. Keinginan Manado itu sangat positf," ujar Leni Lolang yang merupakan Ketua BPI Bidang Festival Dalam Negeri. 

Yang perlu diantisipasi dari kesiapan daerah menurut Leni, adalah masalah teknis, karena FFI 2017 akan membawa ratusan undangan ke Manado.

Sementara itu, DR Maman Wijaya selaku Kepala Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) yang dihubungi Selasa (29/8/2017) mengabarkan ihwal kesiapan Manado menjadi tuan rumah FFI 2017.

"Konkretnya, akan ada penandatanganan MoU antara Gubernur Sulawesi Utara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana MoU tanggal 4 September nanti," ujar Maman Wijaya.

Pada saat yang sama, lanjut Maman, akan dibuat Perjanjian Kerjasama antara Kadis Kebudayaan dengan Pusbangfilm.

"Kerjasama antara Kadis Kebudayaan dan Pusbangfilm nanti berisi rincian yang terdapat pada MoU Gubernur Sultra dengan Kemdikbud," jelas Maman Wijaya.

 

Tak mau kecolongan 

Pada FFI kali ini panitia tidak mau kecolongan seperti pada FFI 2014-2016 dimana banyak juri tidak melakukan penilaian film.

Panitia akan melibatkan asosiasi-asosiasi dan komunitas perfilman untuk melakukan seleksi film peserta, dan hasilnya akan diserahkan ke Dewan Juri yang akan dibentuk oleh panitia.

Sebanyak 75 (berkurang 25 orang dari tiga tahun sebelumnya 100 orang) juri akan duduk sebagai anggota dewan yang mewakili asosiasi-asosiasi perfilman yang ada di Indonesia.

Skema penjurian baru akan dilakukan untuk FFI 2017. Sehingga nantinya bisa digunakan secara berkelanjutan.

"Untuk penentuan nominasi dan penjurian nanti kita akan melibatkan asosiasi profesi dan kita bekerja tahap demi tahap. Ada 110 film yang akan kami seleksi film yang telah diputar dari September 2016 sampai September 2017," kata sutradara Riri Riza, Ketua Bidang Penjurian FFI 2017 saat press gathering di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Ketua Pelaksana FFI 2017 Leni Lolang akan meminta kepada seluruh asosiasi perfileman yang telah terverifikasi membantu tim seleksi film-film peserta FFI. 

Hasil kerja mereka kemudian dimasukkan ke dalam tabulasi sebanyak 3 sampai 7 judul film. Hasil tabulasi itu disebut film pilihan yang kemudian akan dinilai oleh Dewan Juri. 

Anggota Dewan Juri wajib menonton film-film pilihan tersebut dan hasilnya dimasukkan ke dalam mesin tabulasi milik lembaga akuntan Deloid.

Menjawab kekhawatiran banyak juri tidak menilai seperti pengakuan Ketua FFI 2017 Lukman Sardi, menurut Leni setiap anggota Dewan Juri wajib menonton film-film yang masuk pilihan pada saat penjurian akhir.

"Seluruh juri wajib nonton dan itu kita kontrol, cara mengontrolnya dia datang ke bioskop dan kita ada chop (stempel) dan setiap juri punya chop jurinya. Kalau ada satu film dia tidak hadir, ya tidak berhak menilai film lain. Sekarang ini kita beri satu film mengantisipasi juri tidak available. kita sediakan waktu 3 hari kalau tidak bisa hari ini, dia boleh nonton di hari yang lain," terang Leni.

Ditambahkan oleh Leni, kontrak dan komitmen juri sangat dipegang, dan Riri Riza tidak main-main karena ada sanksinya.

Untuk menghindari konflik kepentingan,Leni menambahkan bila ada anggota asosiasi yang filmnya masuk pilihan dia tidak boleh masuk ke dalam anggota Dewan Juri FFI 2017. 

Panitia akan meminta nama lain dari asosiasi untuk dimasukkan ke dalam Dewan Juri FFI yang dalam melaksanakan pekerjaannya menyeleksi film-film yang akan menjadi film pilihan setiap asosiasi diharapkan bekerja secara mandiri.

Panitia sejauh ini belum menyediakan anggaran untuk membantu masing-masing asosiasi dalam bekerja.

"Tidak ada biaya yang dikeluarkan sejauh ini. Biaya itu tidak terlihat dan tidak ada juga asosiasi yang mengajukan dana karena ini menjadi bagian dari kita semua. Kedepannya seiring dengan perkembangan festival sangat mungkin asosiasi profesi akan mendapat penguatan dan bantuan dari pemerintah," jelas Leni.

Terhadap film-film yang belum dirilis, panitia menganjurkan agar film tersebut dipertontonkan kepada seluruh tim seleksi dan masing-masing asosiasi.

"Misalnya IFDC (Indonesian Film Directors Club) membentuk 10 orang tim juri, ya 10 orang ini yang diundang ikut screening. Jadi dipastikan semua anggota dewan juri sudah menonton filmnya," kata Leni Lolang. (imam)

Last modified on Tuesday, 29 August 2017
Read 1564 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru