Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Penolakan terhadap film Kucumbu Tubuh Indahku karya sutradara Garin Nugroho adalah suatu keniscayaan, yang bisa dialami oleh film Indonesia. Penolakan film perlu ketegasan sikap pemerintah.

Aksi menolak film di satu sisi merupakan pertanda perbedaan "rasa" di masyarakat atas film sebagai produk budaya. Di sisi lain, penolakan film yang sedang tayang (sudah disahkan oleh Lembaga Sensor Film) bagian dari branding demi menambah jumlah penonton.

Demikian bagian pembahasan pada acara diskusi bertajuk "Dampak Budaya Dalam Film", yang digelar Amdal Budaya Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Sensor Film Indonesia di Ruang FIB UI, Depok, Selasa (30/4/2019) siang.

Diskusi dipandu Dr Pudentia MPSS, M Hum ini menghadirkan narasumber Ahmad Yani Basuki (Ketua LSF), Chand Parwez Servia (Produser), Adrianus Laurens Gerung Waworuntu (Dekan FIB) dan Dyah Citraria Liestyati (Anggota LSF). 

Sebagai pembicara utama, Ketua LSF Ahmad Yani Basuki menyinggung sikap LSF terkait kasus penolakan film "Kucumbu Tubuh Indahku".

"LSF melihat film itu (Kucumbu Tubuh Indahku) merupakan realitas budaya yang ada di masyarakat sebagai sebuah kearifan lokal. Tidak ada unsur promosi LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan trans gender) seperti dikatakan oleh mereka yang menolak film itu," kata Ahmad Yani. 

Penolakan film yang mengisahkan tentang kehidupan penari Lengger di tanah Jawa itu, menurut Ahmad Yani bisa dipahami dan bisa terjadi secara periodik terhadap film. 

"Masyarakat kita sangat plural sehingga cara mengapresiasi film pun berbeda-beda. Tapi, LSF tidak melihat alasan untuk menolak film itu. Bahkan, ketika MUI mengajak LSF membahas film itu, kami menjelaskan juga," jelasnya. 

Anggota LSF Dyah Citraria menyebut penolakan film "Kucumbu Tubuh Indahku" menjadi bahan kritik terhadap LSF sebagai perpanjangan tangan pemerintah. 

"Kritik terhadap LSF tidak berhenti sejak pertama ada sensor film. Kami terbuka dengan kritik karena inilah dinamika yang tidak akan berhenti," katanya. 

Tentang film sebagai produk budaya, Dyah Citraria menilai minimnya riset dalam pembuatan film. 

Dinamisnya perfilman menurutnya sangat terkait dengan masalah Undang-Undang Perfilman No 33 tahun 2009, yang bisa jalan jika ada PP-nya. 

"Saat ini baru ada satu PP tentang Sensor Film. Padahal, berbagai hal yang mengatur perfilman ada di UU Perfilman," kata Dyah Citraria. 

Tentang film-film yang diproduksi PT Kharisma Starvision, Produser Chand Parwez selaku produser mengakui pernah beberapa kali jadi korban 'penghakiman massa'. 

"Film "Perempuan Berkalung Sorban" produksi saya sudah dapat 750 ribu waktu dipaksa turun. Padahal, kalau saya mau ngotot dan 'kipas-kipasin' tuntutan pemrotes, sangat mudah film itu dapat 1 juta penonton. Tapi saya memilih menurunkan film itu dari bioskop," jelasnya. 

Meski memahami kompleksitas dan pluralitas masyarakat, Parwez berharap pemerintah harus lebih berperan dalam kasus penolakan film.

"Ini NKRI punya kedaulatan, punya aturan. Sangat berbahaya kalau urusan film yang sudah punya izin dan taat aturan, tiba-tiba dihentikan sekelompok orang. Pemerintah harus tegas dalam kasus ini," katanya. 

Sementara, Dekan FIB UI Adrianus Laurens Gerung Waworuntu menilai perbedaan 'rasa' terhadap film sebagai produk budaya dan kapital, ikut memberi andil dalam penolakan sebuah film. 

Terkait persoalan film, pihaknya melalui kegiatan Amdal Budaya berharap bisa sinergi dengan LSF. 

"Fokus Amdal Budaya adalah kebudayaan.Karena film seringkali mengangkat cerita berlatar budaya kami berharap bisa dilibatkan dalam proses sebelum dan setelah film diproduksi," kata Adrianus.

Pihak LSF menyambut ide Amdal Budaya FIB UI tersebut. "Amdal Budaya sangat relevan dengan sensor mandiri, perlu kita bekerjasama nanti," kata Dyah Citraria. (imam)

Last modified on Wednesday, 01 May 2019
Read 277 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru