Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Banyak film sukses meraih penghasilan hingga puluhan milyar, namun minim kepedulian para produser terhadap bioskop yang selama ini berjuang meminta keringanan pajak di sejumlah daerah.

"Saya mewakili bioskop Cinemaxx, CGV, Cinema XXI dan lainnya termasuk bioskop non berjaringan mengimbau pemilik film (produser) ikut berjuang bersama pengelola bioskop untuk mendapatkan keringanan pajak tontonan," kata H Djonny Sjafruddin SH selaku Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) kepada beberapa pewarta film di Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu (19/6/2019) malam. 

Menurut Djonny Sjafruddin, pajak tontonan yang dikenakan bioskop di sejumlah daerah selama ini berbeda-beda antara 10% sampai 35%.

"Beban pajak tontonan yang terlalu besar bisa menghambat petumbuhan bioskop di dalam negeri yang ujungnya akan memukul industri film nasional," kata Djonny yang juga pengusaha bioskop non berjaringan di beberapa daerah. 

Hadir dalam halalbihalal itu, Bendahara GPBSI/ Direktur Operasional Cinema XXI Jimmy Haryanto, Ketua Humas Noorca M Massardi. 

"Kalau pajak tontonan ringan, beban bioskop dan produser juga tidak terlalu besar. Kan pajak itu dipotong dari tiket, yang bebannya akan dibagi dua antara bioskop dan produser. Selama ini yang berjuang minta keringanan pajak hanya bioskop, seharusnya produser juga ikut berjuang supaya pemerintah daerah juga sadar bahwa pajak yang terlalu besar dampaknya akan ke mana-mana,” jelas Djonny. 

Menurut dia, banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerapkan Pajak Tontonan (PTo) berdasarkan pajak hiburan, sehingga nilainya cukup besar. 

PTo disamakan dengan pajak hotel, restoran, karaoke, diskotek, panti pihak atau tempat-tempat hiburan lainnya. Padahal film yang ditayangkan bioskop tidak semata sebagai alat hiburan, tetapi juga memiliki fungsi komunikasi dan pendidikan. 

“Memang tidak salah juga Pemdanya, karena ketika pajak hiburan ditetapkan, bioskop belum ada di daerahnya. Tetapi ketika ada bioskop, seharusnya Pemda juga membuat klasifikasi. Jadi jangan semata-mata dilihat untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi berdirinya bioskop di sebuah daerah, akan memiliki dampak yang sangat besar bagi daerah itu sendiri," tambah Djonny. 

Djonny Sjafruddin berharap besaran pajak bioskop ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak berbeda-beda di setiap daerah. 

“Cobalah pemerintah pusat yang menetapkan pajak tontonan untuk bioskop. Presiden bisa menerbitkan Keppres, supaya jumlah bioskop bisa terus bertambah. Kalau pajaknya terlalu besar, hanya bioskop milik grup-grup besar yang bertumbuh. Padahal banyak juga pemain lokal yang ingin mendirikan bioskop," kata Djonny Sjafruddin. 

Sementara, Jimmy Haryanto menjelaskan, besarnya pajak bioskop antara satu daerah dengan daerah lain terasa janggal. Ada bioskop yang jaraknya berdekatan, tetapi pajaknya berbeda jauh. la mencontohkan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. 

Di Kota Bekasi pajaknya 10%, tetapi di Kabupaten Bekasi, 30%. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Begitu juga antara Cirebon dan Plered yang jaraknya berdekatan. Di Cirebon10% di Plered 25%. 

“Karena nilainya yang berbeda jauh padahal bioskopnya berdekatan, maka produser kadang tidak mau filmnya diputar di daerah yang pajaknya besar. Kalau sudah begitu siapa yang rugi? Kan, daerah sendiri karena tidak ada pemasukan. ltu yang saya jelaskan kepada pemerintah daerah," kata Jimmy. 

Menurut Jimmy, banyak permintaan dari daerah kepada Grup Cinema XXI untuk mendirikan bioskop. Tetapi besarnya tarif pajak yang ditentukan daerah menjadi petimbangan tersendiri. 

"Jadi strategi kita sekarang, sebelum mendirikan bioskop kita berunding dulu dengan pemerintah daerah, kita jelaskan untung ruginya penentuan pajak bagi daerah itu sendiri. Kami bersyukur sudah banyak daerah yang memahami,” ungkap Jimmy Haryanto. (imam)

Last modified on Thursday, 20 June 2019
Read 370 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru