Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

SEKITAR 30an insan film Indonesia mendatangi Gedung Film di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2015) siang. Mereka menemui Armein Firmansyah, Direktur Pengembangan Industri Perfilman (PIP) Kemenparekraf (kini Kementerian Pariwisata) yang dianggap bertanggungjawab dalam kasus "Berlinale 2015".

Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan mengenai berbagai kegiatan perfilman, terutama kesertaan Indonesia di Festival Film Berlin yang dibiayai oleh pemerintah dan belakangan menuai masalah.

Tampak diantara rombongan ini antaranya Dewi Irawan, Prissia Nasution, Wulan Guritno, Reza Rahadian, Robby Ertanto, Tino Saroengallo, Anggadwimas, Lucky Kuswandi, John Derantau, Anggy Umbara, Daniel Rudi Haryanto, Embie C Noer, Rully Sofyan,  Atika Hasiholan, Rio Dewanto, dan lain-lain. 

Informasi awal tentang acara pertemuan insan film dengan pemerintah, yang diwakili pejabat Direktur Pengembangan Industri Perfilman ini adalah sebuah diskusi, yang dikoordinir oleh Tio Pakusadewo. Namun, Tio sendiri tidak hadir dalam acara tersebut.

Acara diskusi berjalan tanpa moderator yang diharapkan dapat mengatur ritme selama acara berlangsung. Sehingga, yang terlihat adalah sebuah acara ‘interogasi’ dengan ‘tersangka’ Armein Firmansyah. 

BPI yang merupakan induk organisasi perfilman yang memiliki kekuatan hukum, dan diharapkan menjadi inisiator acara semacam itu, justru duduk sebagai peserta. Sehingga, tidak jelas siapa penanggungjawab acara tersebut.

Acara dibuka oleh seorang anggota BPI yang tampaknya ‘berinisiatif’ mengemudikan acara, namun dihentikan oleh Robby Ertanto yang kemudian memanggil Ketua BPI Kemala Atmojo agar duduk bersebelahan dengan Armein Firmansyah.

Keikutsertaan Indonesia di Festival Film Berlin akhirnya batal dilaksanakan setelah mendapat reaksi protes sehari sebelumnya, Selasa (3/2/2015). (Silakan baca : Sineas memprotes delegasi film Indonesia ke Berlinale - www.tabloidkabarfilm.com/berita/700/kasus-berlinale-2015-,-insan-film-duduki-gedung-film.html ).

Dalam pertemuan tersebut, Armein Firmansyah mengatakan pemerintah ingin bermitra dengan insan film, sesuai program yang ada. “Tapi dalam proses ini (Berlinale) terburu-buru sehingga belum terjadi komunikasi dengan BPI, meskipun saya pernah jumpa Robby dan bertanya soal rencana ikutnya BPI ke Berlin,” kata Armein. 

Armein pun menjelaskan kronologi  singkat dan mekanisme anggaran pelaksanaan kegiatan Berlinale 2015. Menurut Armein, pihaknya mendapat surat dari panitia di Jerman pada November 2014 yang menawarkan ikut European Film Market yang menjadi bagian dari Berlinale. 

“Waktu itu, program direktorat sudah ada tapi struktur kementerian belum ada, karena adanya perubahan nomenklatur,” katanya.

Sebagai salah satu syarat Negara peserta Berlinale harus mengambil booth pameran. 

“Sebagai pejabat yang berwenang, saya berani ambil dan tandatangan kontrak, meskipun waktu itu belum ada EO yang akan mengerjakan,” lanjutnya.

Belakangan, panitia Berlinale menagih pembayaran. “Saya janjikan pembayaran 30 Januari 2015 dan negosiasi dalam waktu mendesak. Kalau tidak jadi kena penalty 50% dari booth. Jadi atau tidak jadi tetap akan hilang 60 sampai 70 juta rupiah,” katanya.

Setelah berkonsultasi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan dengan PPFI, maka akhirnya terdapat  10 orang yang akan diberangkatkan.  Mekanisme pembayaran dilakukan pertemin.

“Sepuluh orang itu, tiga perwakilan dari PPFI adalah Hari Simon, Evi, dan Benny, dua dari pemerintah, dan lima orang EO,” jelas Armein.

Tentang nama-nama yang ‘bocor’ dan terpublish di media sosial, menurut Armein berupa usulan untuk pembuatan visa. “Bahwa ada penyebutan penggiat film dan lain-lain pada nama itu, kami salah dan siap bertanggungjawab,” katanya.

Ramainya pemberitaan dan media sosial tentang minimnya informasi tentang kesertaan Indonesia di Berlinale, sehingga semua rencana keberangkatan ke Berlin dibatatalkan. 

“Semalam (Selasa 2 Februari) saya dipanggil Pak Dirjen, dan semua dibatalkan. Harusnya malam ini (Rabu malam-red) jam 7 berangkat 3 orang. Belum ada uang terpakai kecuali untuk booth, dan itu harus ditanggung saya pribadi dan EO,” katanya.

Setelah memberikan klarifikasi, Armein dihujani pertanyaan sejumlah insan film. Selain bertanya, mereka juga mengeluh, menuntut serta berharap dukungan pemerintah tersebut agar tidak berhenti namun tepat sasaran.

 

Tuntut mundur

Selain akan meng-KPK-kan kasus Berlinale, beberapa insan film menyampaikan pernyataan keras. Seperti  diungkapkan oleh salah seorang pengurus BPI, Robby Ertanto  yang meminta Armein turun dari jabatannya.

“Saya sebagai ketua bidang festival luar negeri di BPI tidak pernah diajak komunikasi, dan minta bapak Armein gentle untuk turun,” kata Robby, disambut tepuk tangan.

John Derantau mengatakan, dari jaman Johan Tjasmadi sampai sekarang, kondisinya birokrasi perfilman Indonesia sama saja. “Ketololan-ketololan ini dipelihara pemerintah, harus dihentikan,” kata John.

Beberapa artis juga mengungkapkan kekecewaan dan pengalaman pahitnya, saat diajak pemerintah menghadiri kegiatan perfilman di luar negeri. 

Pada saat diskusi akan ditutup, Tino Saroengallo mencoba ‘menengahi’ dan meluruskan sikap yang disampaikan rekan-rekannya selama diskusi.  

“Saya minta klarifikasi apakah tuntutan Robby supaya pak Armein mundur itu sikap pribadi atau BPI?  Saya juga lihat soal system anggaran ini ketahuan kalau tidak dipahami orang film,” katanya.

Tino mengatakan kasus Berlinale 2015 adalah pelajaran pahit bagi orang film. Sehingga semua harus merapatkan barisan ke BPI. “Seharusnya, kegiatan semacam ini difasilitasi BPI,” ujar Tino Saroengallo. (imam)

Last modified on Thursday, 05 February 2015
Read 5297 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru