Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan tiga daerah sebagai proyek percontohan penerapan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK).

MKK dikuatkan didasari Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, menjadi pedoman mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan akibat faktor alam dan non-alam (krisis sosial). 

Ketiga daerah tersebut, yakni; kepulauan Riau mewakili regional barat, Jawa Barat mewakili regional tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili regional timur 

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyatakan, penerapan MKK ini sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang menyebabkan turunnya citra kepariwisataan Indonesia maupun jumlah wisatawan di daerah tujuan pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan daerah wisata lainnya. 

"Krisis pariwisata berupa bencana alam di Bali, Lombok, Selat Sunda, Palu dan daerah lain di Tanah Air berdampak pada target kunjungan wisatawan mancanegara yang tahun ini targetnya sebesar 18 juta wisman, diprediksi hanya tercapai 16 juta atau mengalami potential loss 2 juta wisman,” kata Menpar Arief Yahya dalam acara Sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kemenpar, Senin (9/9/2019) pagi. 

Menpar Arief Yahya didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, pengalaman selama ini dalam menangani bencana alam di destinasi pariwisata memerlukan kehati-hatian, khususnya ketika menetapkan status bencana dan daerah terdampak, karena hal itu berdampak pada pemberlakuan travel warning bagi para wisman. 

Menpar mencontohkan ketika terjadi erupsi Gunung Agung di Bali pada 27 November 2017 lalu. Penetapan status  ‘Awas’ (level IV) membawa dampak sejumlah negara sumber wisman termasuk Tiongkok mengeluarkan _travel warning_. 

“Kunjungan wisman dari Tiongkok ke Bali seketika itu _drop_. Kemudian pada 23-24 Desember 2017 ketika status ‘Awas’ kita revisi hanya 10 km dari Gunung Agung dan di luar zona tersebut dinyatakan aman, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali berangsur-angsur pulih kembali,” kata Arief Yahya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan, untuk meminimalisir dampak dari peristiwa bencana alam, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan yang mewajibkan daerah untuk membuat rencana kontijensi (contingency  plan) bencana.

Pada dasarnya terjadinya bencana; antara lain; erupsi, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banjir, tanah longsor, maupun angin puting beliung, menurutnya, merupakan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mitigasi dan kewaspadaan sangat diperlukan dalam upaya mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda. 

"Bila pemerintah daerahnya kuat, kemudian rakyatnya taat peristiwa bencana tidak banyak menelan korban. Sebaliknya, jika peran pemerintah tidak kuat dan rakyatnya tidak taat, peristiwa bencana misalnya banjir akan banyak menelan korban jiwa," kata Doni Monardo.

Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah, IPDN, Kemendagri Khalilul Khairi menyatakan, di era otonomi daerah peran Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar atau otonom.

Dalam penanggulangan bencana alam maupun bencana non-alam (krisis sosial) yang berdampak pada pariwisata, menurutnya, ada dua hal yang perlu dilakukan daerah. Yakni dengan membuat norma standar prosedur serta peningkatan keterampilan atau keahlihan masyarakat dalam menanggulangi bencana sebagai krisis kepariwisataan. 

“Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) ini sebagai aturan yang dapat diikuti daerah dalam mengatasi krisis kepariwisataan yang diakibatkan oleh faktor alam dan non-alam (krisis sosial),” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar Guntur Sakti yang juga Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) dalam pemaparannya menyatakan, MKK memiliki empat fase kerja yakni; Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi. 

“Pada fase kesiapsiagaan dan mitigasi ini peran pemerintah daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar. Fase ini juga melibatkan seluruh stakeholder pariwisata,” kata Guntur Sakti. 

Dengan ditetapkannya tiga destinasi pariwisata (Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan NTB) sebagai proyek percontohan MKK, berbagai program di antaranya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan di  sana. (imam

Last modified on Monday, 09 September 2019
Read 156 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
TIS

шаблоны joomla на templete.ru