Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari dinilai tidak mewakili pers Indonesia secara umum. Kegiatan yang dibiayai negara itu sebaiknya dihentikan dan Keputusan Presiden (Keppres) HPN harus dianulir.

Demikian inti diskusi sejumlah jurnalis senior Haris Jauhari, Gino Franki Hadi, Kamsul Hasan, Yon Moeis, Erwiyantoro, Ferry Kodrat, EW Barce dan Herman Wijaya di Jl Daksinapati, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Peserta pertemuan membahas gagasan membubarkan Hari Pers Nasional (HPN) itu sebagian besar alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta.

Menurut Haris Jauhari yang merupakan tokoh pendiri Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), HPN tidak perlu diadakan karena itu pemborosan anggaran negara. 

"Karena ada Kepres maka ada anggarannya. Mengapa HPN dianggap begitu penting? Apakah sebagai pilar keempat? Tapi mengapa tidak ada Hari Legislatif, Hari Eksekutif dan Hari Legislatif?," kata Haris Jauhari. 

Haris mengingatkan, HPN yang diperkuat oleh Keppres. Padahal, katanya, Natal, Lebaran, Waisak, tidak perlu Keppres. "Masing-masing agama yang menentukan perayaan hari besarnya. Kalau pun ada HPN sebaiknya tanpa Keppres," lanjutnya. 

Kamsul Hasan yang juga pengurus PWI Pusat mengatakan, ada atau tidaknya HPN tidak penting baginya. 

"Karena saya selalu pakai ongkos sendiri ke acara HPN," kata Kamsul.

Menurutnya, merubah Keppres HPN saat ini akan seperti melempar bola panas ke Presiden. Karena ini tahun politik, Presiden mungkin akan menolak menghapus HPN. 

"Mungkin tahun 2019 akan lebih tepat," kata Kamsul. 

Yang perlu dipertanyakan, lanjut Kamsul adalah mengapa HPN menjadi domain PWI, padahal ada organisasi profesi wartawan lain. 

Masih menurut Kamsul, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) setuju ada Hari Pers, tapi memilih yang diselenggarakan internasional.

Gino Franki dan Ferry Kodrat menyebut HPN terkait dengan kepentingan politik di masa Orde Baru. 

"HPN itu cara pemerintah Orba untuk mengontrol pers. Waktu itu masanya eforia pers dan terkait dengan harga kertas," kata Gino wartawan senior Media Indonesia.

Sementara Ferry Kodrat menyebut, HPN terkait dengan kepentingan pemerintah Soeharto, karena ada kepentingan politik. "Tetapi Jokowi tidak punya kepentingan politik terkait HPN," ujarnya. 

Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya wartawan untuk mendukung rencana pembubaran HPN. 

Kritik terhadap kegiatan HPN bukan sesuatu yang baru, terutama disampaikan oleh pihak lembaga atau organisasi diluar PWI. 

Namun, pada HPN di Padang, 9 Februari lalu justru muncul kritik dari anggota PWI terkait pernyataan secara terbuka dukungan Ketua PWI Pusat kepada Presiden Joko Widodo. 

 

Tentang HPN

HPN diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985. 

Sebelum ada Keppres, HPN telah digodok sebagai salah satu butir keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan (PWI) di Kota Padang, Sumatera Barat, pada 1978.

Pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung tanggal 19 Februari 1981, kehendak tersebut disetujui oleh Dewan Pers untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai HPN. 

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh panitia HPN belum terklarifikasi, namun pada HPN 2018 di Padang, daerah itu menggelontorkan Rp23 miliar dari semula Rp25 miliar. 

"Rasionalisasi dilakukan sesuai prinsip efisiensi anggaran. Sisa anggaran itu dimanfaatkan untuk program layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Kepala Biro Humas Sumbar, Jasman. (imam)

Last modified on Friday, 02 March 2018
Read 637 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru