Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat (DPP Gemura) kembali menggelar diskusi, kali ini mengangkat tema seputar isu berita palsu, berjudul "Hoaks Dimana-mana, Revolusi Mental Gagal?"

Narasumber yang dihadirkan adalah Bursah Zarnubi (Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan), HRM Bagiono Prabowo (praktisi hukum), Hariqo (Direktur Eksekutif Komunikonten), Agustinus E Rahardjo TAM (Deputi IV KSP) diwakili Jojo, dan Indrawati Rahmadani (akademisi).

Acara berlangsung di Fakultas Kopi, Jalan Taman Setia Budi II No. 7, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019). Gemura merupakan eks organisasi sayap Partai Hanura, yang sekarang berdiri sendiri.

Hariqo yang merangkap moderator diskusi, mengingatkan inti revolusi mental yaitu integritas, kapasitas, dan gotong-royong.

"Yang sangat berkaitan dengan hoax adalah point integritas. Hal ini amat berbahaya, seperti pada beberapa kerusuhan termasuk di Sampit," kata Hariqo.

Dalam pandangannya, banyak orang yang berpendidikan justru menyebar hoax. "Dari sisi kapasitas inilah, kita bertanya mengapa orang pendidikan bagus tapi tetap menyebar hoax? Ternyata, mereka memang akrab dengan literatur tetapi tidak dengan masalah literasi," katanya.

Literasi yang dimaksud oleh Hariqo adalah kedekatan dengan teknologi media sosial. "Mereka, orang pintar itu belum melek soal media sosial," ujarnya.

Tidak 'melek' medsos ini, kata dia, sering jadi penyebab salah paham. "Teman saya seorang aktivis agama, Savic Ali pernah ditegur KH Syafii Ali karena berita yang ditulis Savic ternyata adalah ucapan seseorang dari masyarakat," jelas Hariqo.

Sementara pada bagian kolaborasi atau gotong-royong, sangat kurang untuk hoax. "Masalahnya, saat ini jargon revolusi mental segmennya menjadi tidak fokus ke Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi lebih ke masyarakat," katanya.

Pembicara lainnya, Jojo yang dalam hal ini mewakili unsur pemerintah (Kantor Staff Presiden Bidang komunikasi Politik) mengatakan saat ini sedang berlangsung revolusi jari.

Hal itu ditandai dengan cepatnya orang kreatif membuat konten video lucu dan lain-lain yang diunggah ke media sosial. "Kami tidak berhenti menghapus hoax dan mengklarifikasi setiap kabar hoax," kata Jojo.

Menurut Indrawati Rahmadani, hoax muncul karena adanya kepentingan seseorang. "Sebenarnya hoax ada sejak dulu, namanya berita bohong atau gosip. Biasa saja. Sekarang hoax masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia," kata Dani, sapaan akrabnya.

Ketika hoax semakin besar sekarang, hal itu karena mendapat dukungan dari media. "Tugas pemerintah untuk mendidik masyarakat dan sosialisasikan soal hoax dan dampak hukumnya," kata Dani.

Menurut dia, dari banyak hoax yang menarik adalah kasus Ratna Sarumpaet. "Siapa penyebar hoax pertama pada kasus Ratna Sarumpaet? Kan tidak pernah jelas," katanya. 

 

Revolusi Mental Tidak Gagal 

Bursah Zarnubi menilai hoax bukan tanda gagalnya revolusi mental. "Revolusi mental tidak gagal, tapi ada yang gagal memahami," kata Bursah.

Revolusi mental digelorakan oleh Soekarno sejak 17 Agustus 1945 adalah strategi kebudayaan, kita mandiri secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. "Nawacita Jokowi itu sama dengan revolusi mental Bung Karno, hanya diberi konteks lebih kekinian," kata Bursah.

Salah satu contoh nawacita itu, kata Bursah yang tadinya beraifat Jawa sentris menjadu Indonesia sentris. Dia juga menyebut perhatian Jokowi tentang harga bbm, soal ambil alih blok Mahakam, Rokan, dan Freeport sebagai bentuk revolusi mental.

"Salahsatu 'kegagalan' revolusi mental adalah soal jari. Selebihnya, tentang nation character building yang belum selesai, itu akibat dinamika global. Revolusi mental tidak akan selesai. Makanya, Max Lane mengatakan Insonesia negara yang belum selesai," jelas Bursah.

Dengan adanya berbagai kasus hoax, Bursah menilai Pemerintah sudah mulai membangun ekonomi milenial, tapi kaum milenial masih banyak yang main-main. "Sikap mental kita belum siap. Jika tidak mengambil ruang di jagad teknologi, milenial akan ketinggalan," kata Bursah.

Pendapat berbeda diungkapkan praktisi hukum HRM Bagiono, yang menilai dalam kasus sebaran hoax, pemerintah belum siap. "Revolusi mental bisa dibilang gagal," katanya.

Menurut Bagiono, dalam terminologi hukum, hoax adalah berita bohong. "Pemerintah belum siap karena revolusi jari yang muncul saat ini akan berimplikasi hukum," katanya.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat rendah perihal mana  saja domain politik, domain hukum, dan terutama pasal-pasal pencemaran.

"Contohnya, Ahmad Dhani yang meringkuk di penjara karena dia punya semangat kebangsaan tinggi tapi juga emosional," ujar Bagiono yang juga Ketua Bidang Hukum di Badan Perfilman Indonesia.

Masih adanya konten soal isu PKI, dan lainnya di media sosial sangat berbahaya. "Soal konten isu PKI yang belum terhapus di medsos, itu berbahaya," kata Bagiono.

Sebagai orang yang bergerak di lingkungan entertainment, Bagiono yang merupakan Ketua Perkumpulan Artis Film Indonesia (Pafindo) mengaku sering mengingatkan pada artis agar hati-hati soal pornografi. Ayat 28, ancamanya diatas 6 tahun.

"Kasus negara Suriah itu karena juga terjadi polarisasi hoax. Kita tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia," harap Bagiono.

Menurutnya, pemerintah harus terus melakukan sosialiasasi dan edukasi bukan hanya melakukan advokasi hukum.

Bicara tentang revolusi mental, , Bagiono sepakat dengan Bursah Zarnubi bahwa hal tersebut tidak bisa dirubah secepatnya.

"Karena Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun dijajah, dan ini sangat sulit mengubah mental secepatnya," katanya.

Sebagai penutup, Bagiono menyebut KUHP Pasal 390 tentang berita bohong atau fitnah. "Mentalitas harus dibangun dari diri sendiri dan menyebar ke keluarga, lalu orang dekat," pungkasnya. (imam)

Last modified on Tuesday, 19 February 2019
Read 222 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru