Christine Hakim desak BPI minta anggaran Rp200 M ke pemerintah

2949
Created by TIS
Created on 10 November 2014
4285 likes, 4250 dislikes

Description

AKTRIS senior Christine Hakim selalu memberi support kepada juniornya untuk lebih maju. Salah satunya dengan mendesak Badan Perfilman Indonesia (BPI) supaya mengajukan anggaran ke pemerintah hingga Rp200 Miliar.

“Untuk urusan pengembangan perfilman Indonesia, pemerintah harus konsekuen dengan dibentuknya BPI. Maka ketika saya dengar anggaran BPI sebesar Rp8 Miliar, saya terkejut. Dana sebesar itu bagaimana bisa untuk pengembangan perfilman?” kata Christine Hakim, yang ketika berbicara didampingi sejumlah tokoh dan pejabat pemerintah bidang perfilman.

Menurut Christine, seharusnya BPI meminta anggaran kepada pemerintah lebih besar dari itu. “Saya ingin BPI meminta anggaran yang cukup, bahkan kalau bisa Rp200 Miliar. Duitnya ada kok,” lanjut Christine.

Permintaan anggaran operasional BPI sebesar itu, menurut Christine Hakim sangat wajar,  karena perfilman nasional memberi kontribusi sangat besar bagi pemasukan anggaran negara.

“Income pemerintah dari pajak melalui perfilman nasional sangat besar sekali, silakan cek ke Departemen Pajak. Perfilman Indonesia membayar pajak sama seperti film impor sebesar 20 persen. Itu belum termasuk pajak pemain, pajak kru, dan lain-lainnya,” katanya.

Christine pun gundah atas kondisi penonton film Indonesia saat ini, dimana jumlah penduduk Indonesia tidak sebanding dengan penonton di bioskop.

“Penduduk Indonesia 250 Juta dengan jumlah film sekitar 100an judul. Tetapi, mengapa film box office film Indonesia hanya 5 juta? Padahal, jika dibandingkan Korea, jumlah penduduknya 70 juta tapi box office-nya 10 juta,” katanya.

Pemerintah harus konsekuen dengan dibentuknya BPI. Terutama karena di beberapa negara, lembaga perfilmannya sudah mandiri. Misalnya di Korea dan Australia. “Ada Kofic di Korea dan Austalian Film Commision di Australia. Kalau di Indonesia, segala hal yang berkaitan dengan pengembangan perfilman harus dilaksanakan dan diserahkan ke BPI,” katanya.

 

BPI dibentuk dan disahkan oleh pemerintah setahun lalu, namun hingga kini belum mendapat dukungan yang dijanjikan. Para pengurusnya bahkan harus ‘saweran’ setiap bulan untuk membayar tenaga kesekretariatan dan lain-lain. (imam)

Associations

Back to Top