Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

INDONESIA bisa seperti  Italia dan Perancis dalam penyelenggaraan festival. Aneka kebudayaan Indonesia adalah bahan bakunya.  Sayangnya, kita lemah dalam packaging, promosi, dan PR-ing.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DR Sapta Nirwandar SE mengatakan itu ketika berbincang dengan tabloidKabarfilm.com di ruang kerjanya, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (13/01/2014).

Pengalaman selama di Perancis ketika menimba ilmu membuat Sapta Nirwandar cukup paham adat pesta di kedua negara. “Sepanjang tahun, setiap kota punya festival yang dikunjungi turis. Kalau Indonesia mau, tentu bisa,” katanya. 

Sapta berbicara soal festival.  Mulai dari festival adat, film, sampai jazz. Birokrat yang dikenal memiliki jiwa wirasusaha ini juga menanggapi rencana pembentukan Badan Perfilman Indonesia (BPI). 

“Film Perancis cenderung melankolis tapi industri filmnya kuat meski digempur Hollywood. Itu karena mereka punya sistem yang bagus dengan dukungan keuangan terkait dengan perbankan,” ungkapnya.

Berikut ini wawancara Teguh Imam Suryadi, Bobby Batara, dan fotografer Dudut Suhendra Putra dengan Ketua Ikatan Alumni Unpad 2012-2016 yang baru saja menerima penghargaan Tokoh Penggerak Kebudayaan Ramah Budaya dari seluruh keraton nusantara:

Urusan film seharusnya ditangani Kemenparekraf atau Kemendikbud?

Berdasarkan UU Perfilman yang dibuat oleh kita (Kemenparekraf), instansi yang urus film adalah yang punya portfolio kebudayaan. Kebudayaan itu artinya luas. Kan tidak disebut Dikbud. Tapi secara de facto ya, Dikbud. Tetapi juga, bagian dari film bisa dilihat dari sisi yang lebih komprehensif. 

Bisa ditangani Kominfo juga? 

Bisa. Kalau dari sisi akarnya, kebudayaan yang diekspresikan dalam film, iya benar ada di sana (Dikbud). Tapi kalau sudah masuk industr, kan sudah sangat luas. Cuma hal itu untuk lebih memudahkan. Kalau kita mau lebih obyektif, ‘Bud’ itu dengan ‘Dik’ masih saudara lama. 

Pendidikan sangat erat dengan kebudayaan. Kebudayaan juga bagian yang diekspresikan dalam pendidikan. Pendidikan juga harus mengandung nilai-nilai budaya bangsa.

Bukankah ada MoU antara Parekraf dan Dikbud soal kewenangan itu?

Ya. MoU itu dasarnya untuk menselaraskan, agar tidak ada dualism atau dua pekerjaan. Tentunya, yang hulu yang dikerjakan oleh Dikbud atau kita bersama. Untuk yang bentuk festive, seharusnya di satu tempat saja. 

Tapi, memang sekarang banyak festival. Festival film, budaya, anak-anak, dan lain-lain. Kalau lihat portofolio, yang punya festival  dan kewenangan sudah jelas. Semua bisa bikin festival, tapi yang ditugasi oleh negara by law sudah jelas.

Badan Perfilman Indonesia (BPI) akan dibentuk, seperti apa konsepnya?

Secara teknis saya belum lihat konsepnya, tapi  tentunya kita ingin melaksanakan apa yang diatur dalam UU. Pastinya, kita ingin memfasilitasi tumbuhnya. Seperti dulu ada Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang reprentasi dari para pelaku di bidang perfilman. Di sanalah mereka menggodok untuk membantu pemerintah dalam bentuk policy, masukan.

Layaknya sebuah badan sebelum ditandatangani, harus ada uji konsep untuk disampaikan ke stake holder. Pasti ada masukan. Sekarang tidak mungkin sesuatu disimpan-simpan karena semua orang akan melihat. 

Dulu ada Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagai amanat Undang Undang. Kita undang Gabungan Industri Pariwisata Indonesia untuk mendapat masukan. Tidak hanya pakar tetapi juga para stake holder.  Tapi ketika harus memuat semua, itu sering jadi masalah. Mesti ada batasan. Kalau nanti lembaganya terlalu banyak orang akan tidak efektif. 

Perfilman akan lebih baik melalui BPI?

Sebetulnya kalau pengalaman BP2N masih ada kelas-kelas yang duduk di situ. Saya sempat ikut menangani waktu itu. Tapi lumayan karena ada partner pemerintah untuk film saat itu, karena pemerintah kan regulator dan fasilitator, tidak bisa langsung buat. Kecuali ada BUMN semacam PFN (Perusahaan Film Negara-Red) dulu.

Maksud saya, itu pentingnya. Tapi juga harus ada software dan knowledge orang-orang  yang memberi masukan supaya  kita bisa berkompetisi. Dalam UU ketika itu, sayangnya kata-katanya ‘dapat dibentuk badan’.  Kata ‘dapat’ itu kan seperti iklan, maybe yes maybe no. Artinya, dengan adanya desakan termasuk dari Anda untuk dibentuk BPI, kan sekarang sudah bergulir lagi.

Tinggal nanti rekruitmennya, harus the rightman yang duduk di situ. Jangan juga badan itu nanti jadi perkumpulan asosiasi atau asosiasi baru orang-orang yang tidak berada di film, atau yang kerja di film itu sedikit.

Tetapi sekarang banyak orang merasa the rightman..

Maka harus jelas dulu kriterianya dan diketahui secara transparan oleh semua pihak. Kalau kriteria jelas dan diketahui banyak orang, malulah. Taruhlah saya ngaku-ngaku produser film. Orang akan ketawa, kapan saya bikin film? Nah itukan transparan.

Menurut Anda berapa orang idealnya pengurus BPI?

Ada beberapa angka keramat, biasanya angka 8. Tapi orang gak suka angka 8, karena nanti sulit waktu voting jadi 4-4. Bisa angka 7 tapi itu sedikit. Kalau 7 itu rajin, itu bagus. Kalau tidak, maka tidak cukup. 

Angka berikutnya yang sering orang sebut adalah angkanya Pak Harto, 11. Sebelas ini sedang, tidak terlalu besar tidak terlalu banyak. Tapi, 17 juga banyak dibuat format. Jadi sesuai kebutuhan.  Tapi ada reasoningnya juga, kalau 7 yang absen 3 bisa bingung yang 4. Kan, pengurus biasanya tidak full time. 

Tinggal nanti eksekutive director atau sekretariatnya yang full time. Kan, orang gak mau full time karena digaji berapa? Misalnya si X dari perusahaan besar, kan gak mau nongkrong terus di situ.

Pendanaan untuk BPI berapa besar?

Tergantung dari nanti keperluannya. Sebagai pembanding, Badan Promosi Pariwisata kita drop Rp23 juta setahun. Tentu dengan program aktivities dan kinerja yang terukur. Duit pemerintah harus ada kinerjanya. Indek kinerja untuk apa, berapa, outputnya bagaimana..

Bagaimana Anda melihat persoalan film Indonesia?

Pertama, Kita pernah menghadapi film Indonesia kurang diminati, tapi sekarang mulai berubah. Orang Indonesia mulai menilai film Indonesia bermutu, bagus. Ada Naga Bonar, Sang Pencerah, Laskar Pelangi, Habibie dan Ainun dan lainnya. Ini kemajuan besar karena film disukai orang Indonesia.

Kedua, masalah distribusi untuk film bioskop yang harus dipecahkan. Daerah harus punya bioskop. Kita pernah menawarkan apakah pemda bisa membuat bioskop di mal, supaya bisa dinikmati semua orang tanpa harus repot mengumpulkan. Terintegrasi dan lebih murah. Sekarang sudah banyak di kabupaten. 

Yang berikutnya adalah festival film. Festival film in dari tahun-ke tahun kan masih ‘benjol’ tidak 100 persen akur antara stake holder. Jadi menurut saya, juga harus ada kebersamaan, jadi tidak ada golongan tua golongan muda, sineas elit sineas plural. Seharusnya bersama-sama.

Apakah festival film Indonesia bisa mendatangkan turis?

Ya memang ada masalah terutama dalam manajemen pengorganisasiannya. Dalam pengorganisasian kan bukan cuma penjurian, tapi perlu ada PR-ing, perlu ada promosi, perlu ada rangsangan sehingga orang-orang antusias datang. Meski mereka tidak ada urusannya atau involve langsung terhadap film.

Saya baru bertemu beberapa tokoh untuk mendorong Bali International Film. Event lainnya, Balinale Film Festival.  Yang akan kita internasionalkan adalah film festivalnya. 

Pasti Bali punya daya tariknya dan mudah-mudahan tahun ini bisa dimulai. Sehingga ini akan menjadi ajang memperkenalkan film-film Indonesia.  Korea saja punya international film. Jangan bandingkan Cannes, Bollywood atau Hollywood.  Jadi beberapa hal itu yang akan kita tingkatkan.

Di Italia itu setiap kota punya festival ,belum lagi fashion. Di Perancis ada Cannes film. Malah di sebelahnya ada Orange Festival atau festival jeruk, festival teknologi, festival musim dingin, pokoknya macam-macam. Musim dingin mereka tetap adakah festival untuk orang yang suka musim dingin. Walau tidak sebanyak saat musim panas.

Ada juga di selatan ada festival Avignon selama bulan Juli, itu digelar festival seni dan tidak perlu daftar. Datang bawa flute, gelar Koran, enjoy saja, ada orang datang kasih duit. Ada juga yang di gedung, teater dan lain-lain. Macam-macam semua berekspresi. 

Apakah kita bisa mengelola kegiatan seperti itu?

Kita punya potensi untuk itu, karena banyak festival di sini. Ada festival Sriwijaya, Krakatau, Jember, Banyuwangi. Tantangannya, di sini harus dikemas dimanage. Bahkan, ada lagi kemarin DKI Jakarta punya acara Festival Keraton, Jakarta Night Festival juga sebelumnya juga ada Marathon. 

Kita punya banyak keratin-keraton, kerajaan-kerajaan. Jadi festival kita bisa banyak. Itu tadi kalau dihitung propinsi. Kalau dihitung kabupaten ada 500 satu propinsi. Tapi kita bagi dua atau 3. Satu festival yang memang untuk orang situ, kan gak perlu dijual internasional. 

Kan kita gak semua untuk barang ekspor, karena kita kan perlu makan. Kalau udang semua diekspor, kapan kita makan udangnya? Jadi ada yang untuk orang setempat, sesuai kelayakannya.

Kedua yang layak dijual internasional, misalnya festival Asmat, Festival Wamena, Sentani. Yang unik-unik turis datang meskipun itu festival kampong. 

Kelemahan di kita adalah packaging, penataan, manajemen dan promosi. Yang ketiga adalah kalendernya yang tidak terkonsolidasi. Masing-masing masih tergantung pada kepala daerah. Contoh, misalnya Festival Kenari 14 Februari, saat itu Pak Bupatinya tidak ada karena lagi ke Jakarta atau gubernurnya pergi. 

Kalau ambil contoh festival secara global seperti Rio Dejaneiro, itu tiga tahun kedepan sudah ada tanggal. Misalnya, saya mau ke festival Rio, sekarang sudah ada tanggalnya. Tahun depan sudah ada tanggalnya sehingga kita sudah bisa booking. Mereka kasih early book biasaya 50-60% dari harga biasa.

Selebihnya mahal. Apalagi kalau sudah dua hari menjelang acara semakin mahal. Nah, itu sampai kapal-kapal pesiar sudah mengarahkan. Mereka sudah mendekati Rio De Janeiro.**

Foto lainnya:

 

Last modified on Monday, 10 March 2014
Read 13353 times
Rate this item
(0 votes)
TIS

шаблоны joomla на templete.ru